BAB 11
PEMBERIAN
HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL
A. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH HAK GUNA
BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat
dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Pembangunan untuk rumah tinggal, rumah deret,
dan atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah:
a. Hak milik
b. Hak guna
bangunan, baik di atas tanah Negara maupun diatas hak pengelolaan; atau
c. Hak pakai di atas tanah Negara
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 5
ayat Tahun 1960 tentang Hak Guna Bangunan
1.
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun.
2.
Atas permintaan pemegang hak dan dengan
mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut
dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
3.
Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain.
Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Hak Pakai
1.
Hak pakai adalah hak
untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban
yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
2.
Hak pakai dapat diberikan :
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
3.
Pemberian hak pakai
tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan
Ketentuan-ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
untuk perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara
Hak Guna Bangunan atas tanah tanah negara berjangka waktu untuk
pertama kali paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.
Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan ini
diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berkhirnya jangka waktu Hak Guna
Bangunan tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan jangka waktu atau
pembaharuan Hak Guna Bangunan dicatat dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat. Syarat-syrat yang harus dipenuhioleh pemegang Hak Guna
Bangunan untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Bangunan
adalah :
1.
Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan
pemberian hak tersebut.
2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
4. Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
4. Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
b.
Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelola
b. Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelola
Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolan berjangka waktu
untuk pertama kali paaling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 20 tahun, dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30
tahun.Perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna banguna ini atas
permohonan pe,megang Hak Guna Banguna setelah mendapat persetujuan dari
pemegang Hak Pengelolaan. Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan
Hak Guna Bangunan diajukan selambat=lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya
jangka waktu Hak Guna Banguna tersebut atau perpanjangannya.Perpanjangan jangka
waktu atau pembaharuan Hak Gunan Banguna dicatat dalam Buku Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
c. Hak Pakai atas Tanah Negara
Pasal 41 ayat (2) UUPA tidak menentukan secara tegas berapa lama
jangka waktu Hak Pakai. Pasal ini hanya menetukan bahwa Hak Pakai dapat
diberikan selamaJangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan.untuk keperluan
yang tertentu. Dalam peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, jangka waktu Hak
Pakai diatur pada pasala 45 sampai pasal 49, jangka waktu Hak Pakai ini
berbeda-beda sesuai dengan asal tanahnya.
Hak Pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun,dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
Hak Pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun,dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
Khusus Hak Pakai yang dimiliki departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan Internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu.
Berkaitan subjek Hak
Pakai atas tanah negara ini, A.P. Parlindungan menyatakan bahwa ada ada Hak
Pakai yang bersifat publikrechttelijk, yang tanpa right of Dispossal (artinya
yang tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang), yaitu Hak Pakai yang
diberikan untuk instansi-instansi pemerintah, seperti sekolah, Perguruan Tinggi
Negeri, Kantor Pemerintah, dan sebagainya, dan Hak Pakai yang diberikan untuk
perwakilan asing, yaitu Hak Pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak
terbatas dan selama pelaksanaan tugasnya ataupun Hak Pakai yang diberikan untuk
usaha-usaha sosial dan keagamaanjuga diberikan untuk waktu yang tidak tertentu
dan selama melakasanakan tugasnya.
Permohonan
perpanjangan jangka waktuatau pemabaharuan Hak Pakai diajukan
selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai.
Perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Pakai dicata dalam Buku Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Pakai untuk perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Pakai yaitu:
1. Tanahnya masih digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut.
2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
3. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Pakai.
B. PROSEDUR PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TEMPAT TINGGAL
Hak atas tanah dapat
ditingkatkan dan diturunkan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan
dari pemegang hak atas tanah tersebut. Penurunan hak atas tanah dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan pemegang hak atas tanah yang kemungkinan tidak memenuhi
syarat untuk memegang hak atas tanah dari tanah yang baru ia terima. Hal ini
terjadi saat sebuah badan hukum memenangkan tanah dengan Hak Milik di lelang
publik padahal badan hukum tersebut tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah
dengan Hak Milik. Sedangkan hak atas tanah dapat ditingkatkan untuk mendapatkan
Hak Milik yang dipergunakan sebagai rumah tinggal.
a. Peningkatan Hak Atas Tanah
Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal (“Kepmeneg Agraria No.6/1998”), terdapat 2 (dua) cara untuk meningkatkan hak atas tanah menjadi Hak Milik:
1. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang luasnya 600 m2 atau kurang, atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya dengan Hak Milik.
2. Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan WNI yang luasnya 600m2 atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas pemegang hak.
Untuk pemberian Hak Milik tersebut, penerima hak harus membayar uang pemasukan kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku.Permohonan pendaftaran Hak Milik diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan surat sesuai bentuk sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Kepmeneg Agraria No.6/1998 disertai dengan:
1. Sertifikat tanah yang bersangkutan.
2. Bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa:
1) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan yang mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, atau
2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal, apabila Izin Mendirikan Bangunan tersebut belum dikeluarkan oleh instansi berwenang
1. Fotokopi SPPT PBB yang terakhir (khusus untuk tanah yang luasnya 200 m2 atau lebih).
2. Bukti identitas pemohon.
3. Pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon pendaftarannya itu yang bersagkutan makan mempuyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) m2 dengan menggunakan contoh sebagaimana sesuai dengan lampiran II Kepmeneg Agraria No.6/1998 keputusan ini.
b. Penurunan Hak atas Tanah
Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai (“Kepmeneg Agraria No.16/1997”), terdapat 2 (dua) macam hak atas tanah yang dapat diturunkan, yaitu:
1. Hak Milik dapat diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan kepunyaan perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia diturunkan menjadi Hak Pakai atas permohonan pemegang hak atau kuasanya dengan jangka waktunya 25 (dua puluh lima) tahun.
Permohonan untuk mengubah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan disertai:
1. Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya, atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum terdaftar.
2. Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang apabila hak yang bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum.
3. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan.
4. Bukti identitas pemohon.
Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya belum terdaftar, maka permohonan pendaftaran perubahan hak dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak Milik tersebut dan penyelesaian pendaftaran perubahan haknya dilaksanakan sesudah Hak Milik itu didaftar sesuai ketentuan yang berlaku.
Dan dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya dimenangkan oleh badan
hukum melalui pelelangan umum, maka permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik
tersebut diajukan oleh badan hukum yang bersangkutan bersamaan dengan
permohonan pendaftaran peralihan haknya dan kedua permohonan tersebut
diselesaikan sekaligus dengan mendaftar perubahan hak tersebut terlebih dahulu,
dan kemudian mendaftar peralihan haknya, dengan tetap memperhatikan ketentuan
mengenai Hak Milik yang belum terdaftar yang telah dibahas sebelumnya.
Prosedur pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah Hak Guna Bangunan untuk rumah tempat tinggal, yaitu
1. Permohonan pemberiaan Hak Milik
2. Pemeriksaan pendaftaran pemberian Hak Milik
3. Perintar setor pungutan
4. Pendaftaran pemberian Hak Milik
Harrah's Atlantic City, NJ 08401 - Mapyro
BalasHapusGet directions, reviews and information for Harrah's Atlantic City, 부천 출장안마 NJ, 서산 출장마사지 in 이천 출장샵 New Jersey. This casino and resort is 과천 출장샵 situated in Atlantic City, Rating: 7.6/10 · 5 경상남도 출장샵 reviews